CGTN: 99,9% usulan tertangani: Cara kerja usulan di CPPCC dalam rangka demokrasi permusyawaratan
CGTN menerbitkan artikel tentang peran badan permusyawaratan politik tertinggi Tiongkok dalam demokrasi rakyat partisipatif, serta memaparkan cara yang ditempuh badan tersebut untuk mendorong modernisasi Tiongkok.
BEIJING, 6 Maret 2025 /PRNewswire/ -- Sebagai seorang penasihat politik, Zhou Hanmin telah berpengalaman menangani usulan tentang cara-cara yang ditempuh Tiongkok untuk meningkatkan kebijakan pintu terbuka pada tingkat tinggi.
Zhou, anggota Komite Tetap Sidang Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), mengajukan sejumlah usulan pada tahun lalu mengenai topik-topik seperti kawasan perdagangan bebas, alur data lintaswilayah, serta peningkatan kerja sama ekonomi Tiongkok dengan negara-negara tertinggal.
Tahun ini, Zhou, Ketua Asosiasi Diplomasi Publik Shanghai, akan mengajukan usulan yang berkaitan dengan upaya menarik arus investasi asing.
"Di tengah kondisi ekonomi dunia yang tak menentu, daya tahan masyarakat hanya dapat dibangun dengan kebijakan pintu terbuka pada tingkat tinggi. Maka, kita harus mengandalkan daya saing kelembagaan yang stabil untuk menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu," ujarnya.
Salah satu hal yang disorot Komite Nasional CPPCC, badan permusyawaratan politik tertinggi Tiongkok, adalah membantu perumus kebijakan Tiongkok dalam menyusun kebijakan nasional guna mendorong kebijakan pintu terbuka pada tingkat tinggi. Dan, hal tersebut telah tercapai pada tahun lalu, menurut Wang Huning, Ketua Komite Nasional CPPCC.
Wang menyampaikan laporan kerja di pembukaan sesi ketiga pertemuan Komite Nasional CPPCC Ke-14 yang dimulai pada pukul 3 sore di Aula Rakyat Tiongkok, Selasa lalu.
Lewat sesi pembukaan tersebut, Tiongkok resmi menggelar agenda tahunan Sidang Dua Sesi. Sesi lainnya, Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislasi nasional Tiongkok, segera dibuka pada Rabu.
99,9% usulan tertangani
Selain menyatukan berbagai partai politik di Tiongkok, tokoh-tokoh penting tanpa afiliasi partai, organisasi rakyat, serta perwakilan dari seluruh kelompok etnis dan lapisan masyarakat, CPPCC adalah badan permusyawaratan khusus dalam demokrasi rakyat partisipatif.
Dengan mengajukan komentar dan usulan setelah melakukan riset dan musyawarah, para penasihat politik nasional menyusun kebijakan nasional. Komentar dan saran mereka, setelah dicatat dan diajukan secara resmi, lalu menjadi usulan. Setiap usulan, baik diterima atau ditolak, harus mendapatkan tanggapan.
Berbicara di rapat Selasa lalu, Wang, Ketua Komite Nasional CPPCC, menjelaskan, 6.019 usulan telah diajukan sejak sidang pada 2024. Dari 5,091 usulan yang diajukan, 99,% di antaranya telah tertangani.
Para anggota Komite Nasional CPPCC telah memberikan saran tentang kebijakan nasional dan isu-isu utama, mulai dari pembangunan penduduk bermutu tinggi dan dukungan sektor swasta demi meningkatkan iklim usaha, serta uji coba kawasan perdagangan bebas, seperti dijelaskan Wang.
Sesi ketiga Komite Nasional CPPCC Ke-14 akan ditutup pada Senin lalu. Di sesi ini, penasihat politik tingkat nasional akan mendengarkan dan membahas laporan kerja Dewan Tetap Komite Nasional CPPCC, serta laporan tentang penanganan usulan tersebut.
Mereka juga akan mengikuti sesi ketiga NPC Ke-14 sebagai peserta yang tidak memiliki hak suara untuk mendengar dan membahas dokumen penting, termasuk laporan kerja pemerintah.
Tahun ini menjadi momen penting dalam modernisasi Tiongkok, menjelang akhir dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-14 (2021-2025), serta penyusunan rekomendasi untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15 (2026-2030).
Menurut Wang, pada 2025, CPPCC akan memprioritaskan kontribusinya terhadap modernisasi Tiongkok, serta melakukan kajian mendalam untuk mengajukan masukan dan strategi efektif kepada badan pemerintah pusat yang merumuskan rekomendasi untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15
Wang mengajak masyarakat Tiongkok agar bersatu, membina konsensus, menggalang kearifan, dan menghimpun kekuatan demi modernisasi Tiongkok.
SOURCE CGTN
Bagikan artikel ini