KTT tersebut mempertemukan lebih dari 300 pemimpin senior dan perwakilan organisasi internasional, perusahaan global dan regional, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga pemikir. Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan sekitar belasan aksi bersama berbasis keberlanjutan dan kemitraan inovatif yang dipimpin oleh sektor swasta, dengan tujuan membuka peluang kerja sama infrastruktur BRI guna mendorong pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
KTT mengadopsi sebuah deklarasi yang menetapkan prioritas dunia usaha dalam bidang infrastruktur berkelanjutan, kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, transisi energi yang berkeadilan, ketahanan rantai pasok global, pembiayaan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan dan generasi muda di era digital, serta kerja sama internasional dalam pengobatan tradisional.
KTT juga meluncurkan kelompok pakar mengenai energi berkelanjutan dan infrastruktur digital berkelanjutan, sekaligus menghasilkan 12 keluaran yang berorientasi pada SDGs. Keluaran tersebut mencakup pertambangan hijau, standar jejak karbon listrik, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan laut, transportasi berkelanjutan, pengembangan usaha mikro perempuan, serta pembangunan global yang inklusif, yang dipimpin oleh para pelopor dari sektor swasta.
Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus CEO UN Global Compact, Sanda Ojiambo, menyatakan bahwa infrastruktur yang tangguh merupakan kunci bagi pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Ia menegaskan:
"Berbagai inisiatif yang diluncurkan hari ini — mulai dari kelompok pakar baru mengenai energi berkelanjutan dan infrastruktur digital hingga panduan baru mengenai keanekaragaman hayati, mineral hijau, dan AI yang bertanggung jawab — menunjukkan bahwa kemajuan yang berarti bergantung pada kolaborasi lintas batas, lintas sektor, dan lintas rantai nilai."
Melalui BRI for SDGs Action Platform, tambahnya, "perusahaan-perusahaan bergabung untuk mengembangkan panduan praktis, berbagi keahlian, serta berkolaborasi dalam solusi yang dapat diterapkan di berbagai industri dan kawasan."
Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Aksi Iklim dan Transisi Berkeadilan, Selwin Hart, mengatakan:
"Melalui Belt and Road Initiative, perusahaan dan lembaga keuangan Tiongkok dapat membantu menghubungkan kemampuan luar biasa Tiongkok dalam energi bersih dengan peluang pertumbuhan yang sangat besar di negara-negara berkembang. Babak berikutnya dari transisi energi harus menunjukkan apa yang dapat dicapai melalui kerja sama dalam skala besar. Karena di dunia yang terpecah, peluang terbesar kita tidak akan datang dari menarik diri di balik batas-batas negara, melainkan dari membangun jembatan — menghubungkan pasar, memobilisasi investasi, berbagi solusi, dan menciptakan kemakmuran bersama."
Tahun 2026 menandai dimulainya Dekade Transportasi Berkelanjutan PBB. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keselamatan Jalan, Jean Todt, menyatakan bahwa Belt and Road Initiative merupakan salah satu upaya infrastruktur dan konektivitas terbesar di dunia. Menurutnya, skala tersebut harus diimbangi dengan komitmen yang sama kuatnya terhadap keselamatan.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, menutup KTT dengan menyerukan:
"Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi tantangan konektivitas yang kompleks saat ini secara sendirian. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, lembaga keuangan, dan sektor swasta sangat penting untuk menjaga kita tetap terhubung. Belt and Road Initiative merupakan salah satu contoh utama nyata dari konektivitas lintas batas."
Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Salsiah Alisjahbana, Koordinator Residen PBB di Tiongkok Stephen Jackson, serta Koordinator Residen PBB untuk Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Nikolas Myint menyoroti peran penting KTT tersebut dalam mendorong kolaborasi lintas batas. Mereka juga menekankan kontribusi Tiongkok, Singapura, dan kawasan ASEAN terhadap stabilitas regional serta kemajuan global menuju pencapaian SDGs.
SOURCE UN Global Compact
Bagikan artikel ini