CGTN: Bagaimana Jalur Demokrasi Tiongkok Melindungi Hak dan Kepentingan Rakyat
Menjelang rapat politik tahunan utama Tiongkok, dikenal sebagai Sidang Dua Sesi, CGTN menerbitkan artikel yang mengulas konsep demokrasi rakyat untuk seluruh proses yang diterapkan di tingkat akar rumput, serta bagaimana sistem ini melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Melalui pemaparan lengkap tentang praktik demokrasi di Tiongkok, artikel ini menekankan bahwa pendekatan tersebut mendorong partisipasi masyarakat yang luas dan berkelanjutan sehingga keputusan pemerintahan mencerminkan kehendak kolektif dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
BEIJING, 1 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Kantor perwakilan legislatif di Distrik Changning, Shanghai, didirikan oleh Komisi Urusan Legislatif Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada 2015 di Subdistrik Hongqiao, telah menjadi simbol kemajuan demokrasi di Tiongkok.
Melalui kantor ini, warga dapat menyampaikan saran dan masukan terkait proses legislasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Pendapat yang dihimpun kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi dan dipertimbangkan dalam proses penyusunan undang-undang.
Wilayah tersebut menjadi kawasan percontohan konsep demokrasi rakyat untuk seluruh proses setelah dikunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2019, ketika istilah tersebut pertama kali diperkenalkan.
Hingga 2025, Komisi Urusan Legislatif Komite Tetap NPC telah mendirikan 54 kantor serupa di seluruh negeri. Sementara, lebih dari 7.800 kantor lain dibentuk oleh dewan legislatif tingkat provinsi atau kota. Platform ini menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pembuat undang-undang, serta memastikan partisipasi publik terintegrasi dalam proses legislasi.
Jika demokrasi di Barat sering dikaitkan dengan pemilu, demokrasi rakyat untuk seluruh proses di Tiongkok menekankan partisipasi publik dalam seluruh tahap tata kelola, mencakup berbagai aspek proses demokrasi dan seluruh sektor masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong keterlibatan yang luas dan berkesinambungan agar kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Partisipasi Luas
Demokrasi rakyat untuk seluruh proses mengintegrasikan praktik demokrasi di semua tingkat pemerintahan dan pada setiap tahap kebijakan—mulai dari pemilihan dan konsultasi hingga pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Konsep ini tecermin dalam Sidang Dua Sesi, yakni pertemuan tahunan badan legislatif tertinggi Tiongkok, NPC, serta badan penasihat politik tertinggi, Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC). Ribuan deputi NPC dan anggota Komite Nasional CPPCC berkumpul di Beijing untuk membahas kebijakan utama dan isu tata kelola, mewakili berbagai lapisan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi demokrasi di tingkat akar rumput, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, semakin berkembang. Berbagai bentuk diskusi seperti "pertemuan halaman", "diskusi bangku", forum meja bundar tatap muka, hingga kelompok diskusi daring menjadi bagian dari praktik demokrasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal.
Pada 2025, berbagai kementerian di bawah Dewan Negara menangani 8.754 saran dari deputi NPC dan 4.868 proposal dari anggota Komite Nasional CPPCC, atau masing-masing 95,6% dan 97,3% dari total usulan yang diajukan. Hal ini disampaikan oleh Dinas Informasi Dwan Negara dalam sebuah acara jumpa pers. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.900 saran dan proposal diadopsi, menghasilkan lebih dari 2.200 kebijakan dan langkah terkait.
Menghimpun Gagasan untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15
Perumusan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15 (2026–2030) untuk pembangunan ekonomi dan sosial juga menjadi contoh praktik demokrasi rakyat untuk seluruh proses. Rancangan tentang garis besar dalam rencana tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Sidang Dua Sesi tahun ini.
Pada Jumat lalu, rapat pimpinan penting digelar untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke-15, serta laporan kerja pemerintah yang akan diajukan kepada sidang tahunan legislatif nasional untuk ditinjau.
Penyusunan rencana ini melibatkan partisipasi publik yang luas. Dari 20 Mei hingga 20 Juni tahun lalu, Tiongkok menggelar konsultasi publik daring untuk mengumpulkan masukan bagi rencana pembangunan lima tahun berikutnya. Inisiatif tersebut menerima lebih dari 3,11 juta masukan yang sah dan menghasilkan lebih dari 1.500 saran konstruktif dalam 27 topik.
Ringkasannya telah ditinjau oleh Xi dan disampaikan kepada pimpinan Partai, memastikan suara masyarakat didengar di tingkat tertinggi. Hingga September, 2.112 saran terkumpul dari berbagai wilayah, departemen, dan sektor, sehingga menghasilkan 218 revisi pada dokumen tersebut.
Partisipasi luas ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan nasional berakar pada kehendak masyarakat, serta memperkuat momentum menuju modernisasi Tiongkok.
"Sistem demokrasi rakyat untuk seluruh proses yang diterapkan Tiongkok sejalan dengan tujuan menempatkan rakyat sebagai pusat. Sistem ini membuat masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses sejarah yang berlangsung di Tiongkok dan penerima manfaat dari transformasi yang berlangsung," ujar Marcelo Rodriguez, Sosiolog asal Argentina dan Direktur Hector P. Agosti Center for Marxist Studies and Training.
Informasi selengkapnya:
https://news.cgtn.com/news/2026-02-27/How-China-s-path-of-democracy-safeguards-people-s-rights-and-interests-1L6w4JWN8yI/p.html
SOURCE CGTN
Bagikan artikel ini